Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

2. bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;