Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan


Ditetapkan pada tanggal 15 April 2015
Jenis: Peraturan Jaksa Agung
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 621

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun Anak korban;

  2. bahwa untuk terciptanya Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan Diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

  3. bahwa pelaksanaan ketentuan Diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik


Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019

Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri


Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017

Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial


Scroll to Top