Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2017

Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung


Ditetapkan pada tanggal 8 September 2017
Jenis: Peraturan Gubernur
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

  2. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2Ol7 serta dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penyertaan Modal Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok


Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus


Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang