Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2017

Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung


Ditetapkan: 8 September 2017
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

  2. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2Ol7 serta dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan


Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan


Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional