Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1186

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan untuk memberikan stimulus non-fiskal guna mengurangi dampak negatif wabah Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden pada rapat kerja Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam jangka waktu tertentu;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016

Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan


Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga


Scroll to Top