Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023

Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus

1. bahwa pemanfaatan getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu di · Aceh harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memiliki nilai tambah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota dan keluar Aceh serta melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus.