Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023
Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus
Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2023
Jenis: Peraturan Gubernur
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pemanfaatan getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu di · Aceh harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memiliki nilai tambah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota dan keluar Aceh serta melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2023
Standar Pelayanan Minimum Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2022
Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia