Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Dewan Perwakilan Daerah
Menimbang:
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan daerah yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu;
bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai salah satu kewajiban dan bentuk akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah guna terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas serta mewujudkan terselenggaranya peraturan perundang-undangan terkait bidang tertentu;
bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf c, perlu ada pedoman pelaksanaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan jujur serta mengutamakan ketercapaian kepentingan masyarakat dan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 11 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional