Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial


Ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1227

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan, serta perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah pada usaha kecil dan mikro dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, perlu mengintegrasikan Kader Jaminan Kesehatan Nasional dan Perisai menjadi ahli penggerak profesional jaminan sosial;

  2. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014

Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian