Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas

Ditetapkan: 17 Februari 2017
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015
    Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas
  2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017
    Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa untuk mempertahankan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada PT Asuransi Bangun Askrida, perlu penambahan penyertaan modal.

  2. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas.

Download:
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

Informasi Geospasial

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009

Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

Ketransmigrasian

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022

Jabatan dan Kelas Jabatan Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi