Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa koperasi dan usaha kecil merupakan pilar ekonomi nasional yang strategis karena melibatkan peran serta rakyat banyak dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, mendistribusikan produk, maupun memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu dikembangkan dan ditingkatkan secara optimal melalui pemberian pemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang andal dalam pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Selatan.
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha kecil.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2018
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah