Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

1. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal dan mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

2. bahwa dalam rangka sarana aktualisasi diri perempuan dan jaminan perlindungan dalam masyarakat di kota semarang, perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

3. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.