Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004

Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (Pir-Trans) Pra Konversi


Ditetapkan pada tanggal 19 April 2004
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans) yang pengelolaannya telah dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah, memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat petani khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya;

  2. bahwa dalam pelaksanaan kredit dimaksud terdapat berbagai kendala di lapangan, sehingga diperlukan upaya penyelesaian masalah melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans);

  3. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR – Trans) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017

Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional


Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur