Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua


Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2015
Jenis: Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1329

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sesuai Pasal 37 ayal (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa basarnya manfaat Jaminan Hari Tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang Lelah disetorkan ditambah hasil pengembangannya;

  2. bahwa sesuai Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS bertugas membayarkan manfaat sesuai ketentuan Program Jaminan Sosial;

  3. bahwa sesuai Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS berkewajiban untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

  4. bahwa sesuai Pasal 27 ayal 4 Peraturan Pameranlah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program jaminan hari tua diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;

  5. bahwa sehubungan huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua;

  6. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Observatorium Nasional


Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat


Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman


Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan


Scroll to Top