Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 22 November 2017
Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 241
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dengan adanya perubahan nomenklatur, pembentukan, dan pembubaran lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan