Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 22 November 2017
Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 241

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dengan adanya perubahan nomenklatur, pembentukan, dan pembubaran lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018

Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 95 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya


Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan