Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/8/PADG/2021

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran


Ditetapkan pada tanggal 30 April 2021
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan Quick Response Code untuk pembayaran;

  2. bahwa memperhatikan perkembangan transaksi digital dan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan perluasan akseptasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) serta untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, penyesuaian batas nominal per transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran perlu disesuaikan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri


Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2019

Pengesahan Third Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah