Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998

Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 13 November 1998
Jenis: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sumber daya nasional yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

  2. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah; pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

  3. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan;

  4. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018

Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020


Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019

Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 20 Tahun 2010

Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil