Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 502 Tahun 2023

Mal Pelayanan Publik yang Telah Terbentuk dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022

1. bahwa untuk melaksanakan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah telah membentuk Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota yang bertujuan mendorong integrasi pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing, dan memberikan kemudahan berusaha.

2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut, diperlukan daftar yang memuat seluruh Mal Pelayanan Publik yang terbentuk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Mal Pelayanan Publik yang Telah Terbentuk dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.