Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/14/2023

Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2023
Jenis: Keputusan Menteri

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/158/2023
    Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa standar bahan obat dan obat telah ditetapkan dengan Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Suplemen I.

  2. bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu bahan obat dan obat dalam rangka penanggulangan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injuries) pada anak, Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Suplemen I perlu ditambahkan dengan pengujian sediaan sirup dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Program Fellowship Clinical Hip and Knee Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi


Penyelenggaraan Operasi pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat


Pengesahan Air Transport Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey relating to Scheduled Air Transport (Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait dengan Angkutan Udara Berjadwal)


Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Anestesiologi dan Terapi Intensif


Pencabutan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian