Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018

Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan


Ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018
Jenis: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 166

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pembangunan Mass Rapid Transit di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

  2. bahwa untuk pengaturan kembali pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip


Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2015

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Flight Documentation untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Insentif Daerah