Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IB
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa saat ini terdapat kekurangan hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dan kelebihan jumlah hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, sehingga beban penyelesaian perkara dengan jumlah hakim yang terbatas belum berimbang yang berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat;
bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pada huruf a dengan melakukan perbantuan sementara (detasering) hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024
Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020
Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2023
Kerangka Kerja Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2019
Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan