Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Pencegahan dan Penanganan Pornografi

1. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan perlindungan harkat dan martabat setiap warga negara.

2. bahwa pembuatan dan penyebarluasan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat.

3. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.