Pendelegasian Sebagian Kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I untuk Memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Menimbang:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Hakim yang hendak bepergian ke luar negeri baik dinas maupun pribadi wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung;
bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian izin ke luar negeri kepada pejabat yang ditunjuk;
bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung sekalipun pada hari libur, hari sabtu dan minggu;
bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;
bahwa pengaturan pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021
Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015
Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal