Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
Jenis: Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Menimbang:
bahwa salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui kerja sama pertukaran informasi guna penelusuran dana yang bertujuan untuk digunakan untuk aktivitas terorisme;
bahwa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dalam lingkup nasional dan internasional dengan mengembangkan sistem informasi terduga pendanaan terorisme;
bahwa untuk pedoman pemanfaatan sistem informasi terduga pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan mengenai sistem informasi terduga pendanaan terorisme;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 40 Tahun 2016
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, serta Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017
Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019
Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018
Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut