Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengarusutamakan pertumbuhan ekonomi hijau, perlu diselenggarakan pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau bagi aparatur sipil negara.
bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dalam huruf pelatihan sebagaimana dimaksud a, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau bagi aparatur sipil negara.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024
Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2024
Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Tenaga Listrik Terbarukan di Bursa Berjangka
Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020
Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018
Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah