Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023

Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik pada Lingkungan Peradilan Umum

1. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, maka seluruh pengadilan didorong untuk meningkatkan pelaksanaan persidangan secara elektronik.

2. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan persidangan elektronik yang terus meningkat di setiap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka dianggap perlu untuk menetapkan standar minimal sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu disusun standarisasi sarana dan prasarana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.