Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku termasuk dalam klasifikasi/rumpun Kesehatan.
Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil (II/c dan II/d)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir (III/a dan III/b)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia (III/c dan III/d)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya (IV/a, IV/a, dan IV/c)
  • Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yaitu melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku yang terdiri atas:

  1. persiapan pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku
  2. pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku
  3. pemantauan dan penilaian kegiatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku
  4. pengembangan promosi kesehatan dan ilmu perilaku

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Jabatan Pilihan

Penera

Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan tera dan tera ulang, pengujian dalam rangka evaluasi tipe (type evaluation) dan persetujuan tipe, pengelolaan cap tanda tera, serta pengelolaan laboratorium kemetrologian atau instalasi uji dan standar ukuran.

Pengendali Dampak Lingkungan

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan.

Pengelola Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Jabatan Fungsional Pengelola Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pengelola Instrumentasi MKG adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengelolaan sistem operasional dan peralatan instrumentasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.