Polisi Pamong Praja

Ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2014

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja termasuk dalam klasifikasi/rumpun Penyidik dan Detektif.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
  • Polisi Pamong Praja Pelaksana
  • Polisi Pamong Praja Pelaksana lanjutan
  • Polisi Pamong Praja Penyelia
  • Polisi Pamong Praja Pertama
  • Polisi Pamong Praja Muda
  • Polisi Pamong Praja Madya

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yakni Penegakan Peraturan Daera dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat yang terdiri atas:

  1. pelaksanaan penindakan yustisi
  2. pelaksanaan penindakan non yustisi
  3. evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  4. pembuatan rencana induk (master plan)
  5. pelaksanaan patroli
  6. pengamanan dan pengawalan
  7. pengendalian massa
  8. pendeteksian dini
  9. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

Jabatan Pilihan

Pengembang Sistem Intelijen

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengembangan metode, sistem dan teknologi intelijen.

Asisten Penyuluh Perikanan

Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan.

Pengawas Keuangan Negara

Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau pemeriksaan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara, atau advokasi dan penyuluhan di bidang keuangan negara.

Penyuluh Pertanian

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.