Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

Perancang Peraturan Perundang-undangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya pada Instansi Pemerintah.

Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (III/a dan III/b)
• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (III/c dan III/d)
• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

1. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
2. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
3. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
4. pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah
5. pengundangan peraturan perundang-undangan
6. pemberian tanggapan atau penyusunan laporan/notula/risalah rapat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, nota kesepahaman (memorandum of understanding), kontrak internasional/kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan
7. pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan
8. pemberian konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah
9. pemetaan produk hukum daerah
10. penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga negara, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota
11. penyusunan perjanjian internasional
12. penyusunan persetujuan internasional
13. penyusunan nota kesepahaman (memorandum of understanding)
14. penyusunan kontrak internasional
15. penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama
16. penyusunan Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
17. penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan
18. penyusunan pendapat hukum (legal opinion)
19. pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan