Premium

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional PPBJ yaitu melaksanakan kegiatan yang terdiri atas:

  1. perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
  2. pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah
  3. pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
  4. pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Jabatan Pilihan

Inspektur Tambang

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Penyuluh Sosial

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

Pengawas Ketenagakerjaan

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.