Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir pada Instansi Pemerintah.
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yaitu untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil yang terdiri atas:
- perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
- pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
- pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Standar Kompetensi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diberikan Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir setiap bulan dengan besaran:
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama - Rp2.025.000
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya - Rp1.380.000
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda - Rp1.100.000
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama - Rp540.000
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Jabatan Pilihan
Dokter Hewan Karantina
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
Penata Kelola Penanaman Modal
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
Analis Kebijakan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan.
Penyuluh Keluarga Berencana
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.