Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum

Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PKPP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan pengawasan pemilihan umum.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan Penatakelolaan Pengawasan Pemilu pada Kesekretariatan Bawaslu.

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama (III/a dan )
  • Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum yaitu untuk melaksanakan Penatakelolaan Pengawasan Pemilu yang terdiri atas:

  1. pencegahan
  2. pengawasan
  3. penanganan pelanggaran
  4. penyelesaian sengketa proses Pemilu
  5. pelaksanaan sosialisasi, supervisi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum

Jabatan Pilihan

Analis Transaksi Keuangan

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.

Penilai

Jabatan Fungsional Penilai adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.