Premium

Pembina Jasa Konstruksi

Ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2021

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pembina Jasa Konstruksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi pada Instansi Pemerintah.

Pembina Jasa Konstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi termasuk dalam klasifikasi/rumpun Manajemen.
Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang terdiri atas:

  1. penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
  2. penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
  3. pemberdayaan jasa konstruksi
  4. pengawasan jasa konstruksi
  5. pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
  6. pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2024

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jabatan Pilihan

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Penata Kelola Penanaman Modal

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.

Penyuluh Sosial

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.