Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Dasar Hukum
Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemadaman kebakaran pada Instansi Daerah.
Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
- Pemadam Kebakaran Pemula (II/a)
- Pemadam Kebakaran Terampil (II/b, II/c, dan II/d)
- Pemadam Kebakaran Mahir (III/a dan III/b)
- Pemadam Kebakaran Penyelia (III/c dan III/d)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang terdiri atas:
- kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
- pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran
- pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran
- pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan
- kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan
- pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran
- pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran
- pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan
- pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan
- kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan
- pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran
- pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran
- pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan
- kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan
- pengkoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran
- pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran
- pengkoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan
Cek tugas selengkapnya
Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diberikan Tunjangan Pemadam Kebakaran setiap bulan dengan besaran:
- Pemadam Kebakaran Penyelia - Rp780.000
- Pemadam Kebakaran Mahir - Rp450.000
- Pemadam Kebakaran Terampil - Rp360.000
- Pemadam Kebakaran Pemula - Rp300.000
Jabatan Pilihan
Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan akuntabilitas keuangan negara, pendampingan pada alat kelengkapan dewan, dan penyusunan sistem informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
Inspektur Sarana Perkeretaapian
Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
Pengelola Sumber Daya Air
Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pengelola SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air.
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
