Kataloger

Ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025

Jabatan Fungsional Kataloger adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan kodifikasi materiel pertahanan negara.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2025

Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Kataloger berkedudukan sebagai pelaksana teknis pengelolaan kegiatan dan analisis di bidang kodifikasi Materil pada Instansi Pusat.

Kataloger berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Kataloger termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek.
Jabatan Fungsional Kataloger merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Kataloger dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Kataloger Pemula
  • Kataloger Terampil
  • Kataloger Mahir
  • Kataloger Penyelia
  • Kataloger Ahli Pertama
  • Kataloger Ahli Muda
  • Kataloger Ahli Madya
  • Kataloger Ahli Utama

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Kataloger yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan dan analisis di bidang kodifikasi Materiel yang terdiri atas:

  1. Melaksanakan pengelolaan dokumen awal Materiel
  2. Melaksanakan verifikasi kelengkapan data awal dan input/pengisian data awal Materiel
  3. Melaksanakan verifikasi data awal hasil input/pengisian skrining dan kodifikasi, serta melengkapi elemen data Materiel
  4. Melaksanakan validasi hasil skrining data dan kelengkapan elemen data kodifikasi, pengolahan dan penyajian data kodifikasi
  5. Melaksanakan proses kodifikasi berdasarkan standar kodifikasi Materiel
  6. Melaksanakan validasi hasil kodifikasi data dan memelihara data kodifikasi berdasarkan standar kodifikasi Materiel
  7. Melaksanakan penyusunan perencanaan, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar kodifikasi Materiel serta kolaborasi dengan Stakeholder terkait
  8. Melaksanakan pengembangan desain, inovasi, isu strategis dalam kodifikasi materiel dan berperan aktif dalam forum nasional/internasional

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2025

Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan dengan besaran:

  • Kataloger Ahli Madya – Rp1.260.000
  • Kataloger Ahli Muda -Rp960.000
  • Kataloger Ahli Pertama – Rp540.000,
  • Kataloger Penyelia – Rp780.000
  • Kataloger Pelaksana Lanjutan/Mahir – Rp450.000
  • Kataloger Pelaksana/Terampil – Rp360.000
  • Kataloger Pelaksana Pemula – Rp300.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019

Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger

Jabatan Pilihan

Analis Ketahanan Pangan

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan.

Arsiparis

Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Pemeriksa Merek

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Substantif di bidang Merek.

Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.