Auditor

Ditetapkan pada tanggal 3 November 2022

Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Auditor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Auditor termasuk dalam klasifikasi/rumpun Akuntan dan Anggaran.
Jabatan Fungsional Auditor merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
Jabatan Fungsional Auditor dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Auditor Terampil (II/c dan II/d)
  • Auditor Mahir (III/a dan III/b)
  • Auditor Penyelia (III/c dan III/d)
  • Auditor Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Auditor Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Auditor Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Auditor Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern yang terdiri atas:

  1. perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian Pengawasan Intern
  2. pelaksanaan teknis Pengawasan Intern
  3. evaluasi Pengawasan Intern

Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.18 Tahun 2022

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.


Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan.


Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional pemberantasan tindak pidana korupsi.


Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.