Analis Keimigrasian

Ditetapkan pada tanggal 21 September 2018

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan ajudikasi di bidang keimigrasian.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Analis Keimigrasian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Keimigrasian.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian termasuk dalam klasifikasi/rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan.
Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Analis Keimigrasian Ahli Pertama/Pertama (III/a dan III/b)
  • Analis Keimigrasian Ahli Muda/Muda (III/c dan III/d)
  • Analis Keimigrasian Ahli Madya/Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Analis Keimigrasian Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Keimigrasian yang terdiri atas:

  1. penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia (RI)
  2. persetujuan visa (penerbitan Apec Business Travel Card (ABTC) untuk pebisnis)
  3. persetujuan visa (memberikan surat persetujuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) Bagi Non Subjek VKSK)
  4. persetujuan Visa (penerbitan Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia (SRPI) dalam Program Government to Government (G2G) Australia Indonesia Work and Holiday Visa)
  5. persetujuan Visa (Surat Persetujuan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas)
  6. persetujuan Visa (Surat Persetujuan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Bagi Negara Tertentu)
  7. pemeriksaan dokumen perjalanan di TPI, Pos Lintas Batas dan Pemeriksaan Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia bagi Alat Angkut
  8. Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
  9. pengawasan/intelijen
  10. penyidikan dan penindakan keimigrasian
  11. pengendalian rumah detensi imigrasi
  12. pengelolaan informasi keimigrasian
  13. kerja sama keimigrasian

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Jabatan Pilihan

Penyuluh Keluarga Berencana

Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Agen Intelijen

Jabatan Fungsional Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

Penata Kelola Intelijen

Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk pengelolaan penyelenggaraan intelijen.

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi.