Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., M.B.A.

Status: Banding
Dibacakan pada tanggal 28 Juni 2018
Jenis: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Putusan Peradilan:

  1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
    Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., M.B.A.
  2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI
    Banding Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3115 K/Pid.Sus/2018
    Kasasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pid.Sus/2021
    Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 3115 K/Pid.Sus/2018
Download:
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.PstPDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016

Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018

Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa