Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Henry Kurniawan selaku Ahli Waris dari Alm Santi Mulyasari melawan dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG, Rumah Sakit Metro Politan Medical Center (RS MMC), dan PT Kosala Agung Metropolitan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Henry Kurniawan selaku Ahli Waris dari Alm Santi Mulyasari melawan dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG, Rumah Sakit Metro Politan Medical Center (RS MMC), dan PT Kosala Agung Metropolitan - Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI
Banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi