Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2021

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara


Ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2021
Jenis: Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu adanya penyesuaian dalam penyusunan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

  2. bahwa hasil evaluasi jabatan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat nomor B/571/M.SM.04.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak


Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014

Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi