Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang


Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

  2. bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang dirasakan tidak efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menerbitkannya kembali;

  3. bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua


Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2019

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif


Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota