Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria


Disahkan pada tanggal 24 September 1960
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;

  2. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;

  3. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;

  4. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur


Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2020

Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas untuk Ruas Transmisi Ekstensi Citarik – Tegalgede (Kilometer Pipa 40.6 – Metering Gas Orifice Karawang)


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus