Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999
Jenis: Undang-Undang
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Maluku pada umumnya, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Maluku, dipandang perlu membentuk Propinsi Maluku Utara sebagai pemekaran dari Propinsi Maluku, Kabupaten Buru sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
bahwa pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus ditetapkan dengan Undang-undang;
Download:
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 109/DSN-MUI/II/2017
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2019
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2022
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020
Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020
Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi