Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu


Disahkan pada tanggal 22 Juli 1994
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala pada umumnya serta Kota Administratif Palu pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang;

  2. bahwa Kota Administratif Palu dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;

  3. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;

  4. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Palu dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;

  5. e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Palu menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara


Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2011

Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia