Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
Disahkan pada tanggal 17 November 2012
Jenis: Undang-Undang
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Lampung Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
bahwa pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
Download:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2021
Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jaringan Data Spasial Nasional
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022
Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila