Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial


Disahkan pada tanggal 9 November 2011
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

  3. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2011

Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011

Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat


Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2020

Peta Proses Bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana