Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang


Disahkan pada tanggal 22 November 2017
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 239
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139

Status

Peraturan Perubahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

  2. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017;

  3. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2014

Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999

Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum


Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6/PER/M.KUKM/V/2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan


Scroll to Top