Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009

Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat


Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

  2. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sorong, dipandang perlu membentuk Kabupaten Maybrat di wilayah Provinsi Papua Barat;

  3. bahwa pembentukan Kabupaten Maybrat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015

Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan


Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019