Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Diubah dengan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan;

2. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

3. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

4. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

5. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

6. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;