Premium
Temukan di Google Play
Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Disahkan pada tanggal 25 Maret 2003
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status

Diubah dengan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015
  9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan;

  2. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

  3. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

  4. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

  5. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

  6. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Download:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.10/2023

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021

Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 101 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia