Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Menimbang:
Sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 20 Oktober 2011 di seluruh Ibukota Propinsi telah dibentuk Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri dari Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah dengan "keberadaan Hakim Ad Hoc" dari tingkat pertama, banding maupun kasasi, di samping Hak1rn karier yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain
Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 3 Tahun 2022
Pedoman Kriteria dan Klasifikasi Badan Intelijen Negara di daerah
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan