Premium
Temukan di Google Play

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

Pemeriksaan Setempat

Ditetapkan pada tanggal 15 November 2001
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans

Menimbang:

  1. Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara.

Download:
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021

Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021

Standarisasi Fasilitas Bandar Udara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023

Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama

Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu