Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010

Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan


Ditetapkan pada tanggal 29 April 2010
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Konsiderans
Menimbang:
  1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008, maka perlu diperhatikan bahwa lembaga peradilan juga merupakan badan publik yang terikat dan wajib melaksanakan Undang-Undang tersebut. Di sisi lain lembaga peradilan juga telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah disahkan lebih dulu sebagai komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan di pengadilan;

  2. Untuk memastikan pelaksanaan kedua aturan tersebut, dengan ini diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya melakukan hal-hal sebagai berikut;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama


Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia


Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi


Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund


Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial